“Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa dapur harus tertutup? Transparansi itu bukan pilihan, melainkan kewajiban,” tegasnya.
Selain itu, Alfred juga menduga adanya praktik mark-up dalam belanja bahan baku di setiap SPPG.
Ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang digelontorkan dengan kualitas serta porsi makanan yang diterima anak-anak.
“Dari fakta lapangan terlihat porsi dan jenis buah yang diberikan berbeda-beda, padahal anggaran per porsi sama. Ini patut dipertanyakan,” ungkapnya, seraya menyebut ARAKSI telah mengantongi sejumlah data pendukung.
Mantan anggota DPRD Provinsi NTT itu juga mengkritik dugaan orientasi keuntungan pribadi dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia mencontohkan pernyataan salah satu pihak SPPG yang menyebut makanan tetap dibayar negara meskipun tidak seluruhnya dikonsumsi penerima manfaat.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NarasiTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
