“Pemerintah harus terbiasa bekerja dengan dasar ilmiah. Riset ini harus menghasilkan parameter yang bisa kita ukur dampaknya,” katanya.
Untuk memaksimalkan proses penelitian, sebanyak 32 peneliti tersebut akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang menangani berbagai sektor pembangunan.
Setiap kelompok akan menyusun kajian serta rekomendasi kebijakan yang nantinya dapat dimanfaatkan langsung oleh pemerintah provinsi maupun organisasi perangkat daerah.
Melki juga membuka peluang bagi para peneliti untuk mengangkat isu lain di luar program utama apabila dinilai penting bagi pembangunan daerah.
“Tugas tim ini adalah memproduksi gagasan dan rekomendasi. Kalau hasilnya bisa menjadi kebijakan gubernur silakan, kalau cukup di level OPD juga tidak masalah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tim peneliti harus memiliki kebebasan berpikir dalam melakukan kajian selama tetap menghasilkan produk penelitian yang konkret.
Dalam sesi dialog, peneliti kebijakan publik Wehelmina Lodia Kause menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan gubernur kepada tim peneliti.
Ia menilai pelibatan peneliti secara langsung oleh gubernur merupakan pengalaman baru sekaligus tantangan bagi mereka.
“Kami siap membantu bapak gubernur melalui penelitian yang tidak hanya menjadi dokumen pustaka, tetapi bisa dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Namun, ia juga menyoroti kendala yang kerap dihadapi peneliti dalam memperoleh data dari sejumlah perangkat daerah saat melakukan penelitian lapangan.
Menurutnya, keterbatasan akses terhadap data sering kali membuat analisis menjadi kurang optimal.
“Kami menemukan banyak kesenjangan data di lapangan. Harapan kami ada dukungan agar peneliti bisa mendapatkan data yang valid dan lengkap,” katanya.
Sementara itu, peneliti lain, Mariano A.T. Nugraha menjelaskan bahwa tim riset daerah selama ini aktif melakukan kajian kebijakan publik yang berkaitan dengan program pemerintah.
Ia juga menyebut kehadiran 16 peneliti CPNS baru semakin memperkuat kapasitas riset daerah dengan latar belakang keilmuan yang beragam.
Selama ini, kegiatan penelitian juga sering melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas kajian.
“Kami bersyukur dengan tambahan tenaga peneliti baru sehingga ke depan riset kebijakan daerah bisa lebih kuat,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Melki menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh agar tim peneliti dapat bekerja secara maksimal, termasuk kemungkinan penguatan regulasi jika diperlukan.
Ia berharap hasil penelitian tidak hanya berhenti sebagai laporan, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah.
“Kalau ada ide bagus, kita cari jalan agar bisa dijalankan. Intinya jangan sampai urusan administratif menghambat kerja riset,” kata Melki.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NarasiTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
