Menteri Hukum RI menegaskan bahwa Posbankum bukan sekadar lembaga administratif, melainkan instrumen negara untuk menjamin kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu memperoleh akses keadilan.
Ia juga menyampaikan komitmen transformasi digital melalui ratusan layanan publik yang telah terdigitalisasi, serta dukungan terhadap rencana pembukaan Program Studi Kenotariatan di NTT guna memperkuat sumber daya manusia di bidang hukum.
Gubernur NTT menilai pembentukan ribuan Posbankum sebagai langkah nyata reformasi hukum yang berpihak pada masyarakat dan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
Melalui layanan konsultasi, mediasi, dan pendampingan, berbagai persoalan di desa diharapkan dapat diselesaikan secara non-litigasi sesuai karakteristik wilayah kepulauan NTT.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan PDT RI menekankan bahwa Posbankum Desa menjadi wadah layanan hukum komprehensif bagi masyarakat dan aparatur desa, dengan fokus pada mediasi, konsiliasi, serta rujukan bantuan hukum pro bono melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah desa.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, turut mengapresiasi kontribusi pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kota Kupang, dalam pembentukan Posbankum.
Di tengah tantangan infrastruktur, akses transportasi, dan jarak antarwilayah, sinergi yang terbangun dinilai menunjukkan komitmen kuat menghadirkan layanan hukum hingga ke pelosok.
Selain peresmian, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, tokoh adat, perguruan tinggi, serta jajaran Forkopimda, guna memperkuat pelaksanaan program bantuan hukum nasional sampai ke tingkat desa dan kelurahan.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NarasiTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
