“Programnya tetap di OPD, tetapi kelurahan punya hak menentukan prioritasnya. Jadi pasti dapat, selama masih dalam batas Rp500 juta dan sesuai prioritas pembangunan,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh OPD wajib mengakomodasi hasil Musrenbang sesuai pagu yang telah ditetapkan. Dengan mekanisme ini, tidak ada lagi program yang dialihkan ke lokasi lain tanpa persetujuan masyarakat.
“Semua kelurahan punya jatah yang sama. Ini adil dan tepat sasaran. Dinas tidak bisa lagi bikin program sesuka hati. Harus sesuai hasil Musrenbang,” ujarnya.
Wali Kota memastikan kebijakan tersebut tidak menambah beban APBD karena program tetap berada dalam struktur anggaran OPD yang sudah ada. Perubahan hanya terletak pada pola kerja dan pola pikir agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Kegiatan ini juga menjadi momentum pelaksanaan Pra Musrenbang Tematik Stunting pertama di Nusa Tenggara Timur.
Dalam skema pagu Rp500 juta per kelurahan, alokasi diarahkan sebesar 80 persen untuk infrastruktur, 10 persen untuk sosial budaya, dan 10 persen untuk ekonomi.
Selain itu, setiap kelurahan diwajibkan mengalokasikan minimal Rp10 juta untuk program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
“Karena temanya stunting, maka ada minimal Rp10 juta per kelurahan untuk ketahanan pangan dan pencegahan stunting. Ini komitmen kita bersama,” ungkapnya.
Ia pun mengajak seluruh peserta Musrenbang di Kecamatan Kota Raja untuk berdiskusi secara matang dan kolektif dalam menentukan skala prioritas, sehingga pagu yang tersedia benar-benar dimanfaatkan bagi kebutuhan paling mendesak dan berdampak luas.
“Saya harap forum ini menjadi ruang di mana harapan warga benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan,” tutup Wali Kota.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NarasiTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
