“Kalau makanan tidak dimakan tetapi tetap dibayar penuh, lalu di mana asas manfaatnya? Program ini seharusnya berorientasi pada kepentingan anak-anak sebagai penerima manfaat, bukan sekadar pada aspek administratif,” ujarnya.
Alfred turut menyinggung kepengurusan program MBG yang dinilai terkesan didominasi oleh satu jalur partai politik.
Ia menegaskan bahwa program nasional tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan jual kemiskinan rakyat untuk kepentingan lain. Program ini harus murni untuk rakyat, bukan untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Alfred menilai Kabupaten TTS belum sepenuhnya siap menjalankan program MBG secara optimal.
Ia menyebut implementasi program terkesan dipaksakan tanpa kesiapan sistem pengawasan dan manajemen yang matang.
Sebagai tindak lanjut, ARAKSI berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah TTS selaku Satgas guna meminta klarifikasi atas berbagai polemik yang muncul.
Alfred juga mendesak BGN Pusat untuk segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten TTS. ***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NarasiTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
