Terkait wacana pembatasan jumlah wisatawan di Labuan Bajo, Junaidin menilai kebijakan tersebut perlu didukung kajian ilmiah yang komprehensif. Kajian itu penting untuk meyakinkan masyarakat, khususnya pelaku pariwisata lokal, agar tidak merasa dirugikan.
Menurutnya, pembatasan wisatawan tanpa perhitungan matang justru dapat berdampak pada pendapatan UMKM, sopir travel, pemandu wisata, hingga pemilik kapal kecil.
“Jika memang pembatasan diperlukan demi keberlanjutan lingkungan, maka harus berbasis data dan disosialisasikan secara terbuka agar semua pihak memahami urgensinya,” jelasnya.
Sebagai salah satu destinasi super prioritas nasional, Labuan Bajo membutuhkan tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal.
Junaidin mendorong pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model pembangunan yang berjalan saat ini.
Ia menegaskan, pariwisata seharusnya menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat, bukan justru memperlebar jurang ketimpangan.
“Labuan Bajo adalah milik bersama. Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton di rumahnya sendiri,” pungkasnya.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NarasiTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
