Kondisi inilah yang kemudian memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apakah SK pemberhentian perangkat desa dapat diterbitkan sebelum adanya rekomendasi dari camat? Ataukah seharusnya rekomendasi camat menjadi dasar administratif sebelum SK dikeluarkan?
Faktanya, SK pemberhentian disebut telah lebih dulu dibuat, sementara rekomendasi camat baru keluar beberapa hari kemudian.
Secara normatif, dalam regulasi tentang pemerintahan desa, pemberhentian perangkat desa harus melalui prosedur yang jelas dan berjenjang.
Kepala desa atau penjabat kepala desa memang memiliki kewenangan, namun tetap harus berkoordinasi dan memperoleh rekomendasi dari camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
Artinya, terdapat tahapan yang semestinya dilalui, antara lain:
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NarasiTimor.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
